makna pemerintahan daerah. Ketidaksesuaian dan penyimpangan Pasal 7 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah dengan UUD 1945 terbukti bahwa kedudukan suatu peraturan pemerintah secara hirarki adalah lebih rendah dari Undang-undang, sehingga dengan demikian materi muatan Pasal 7 ayat (2) Pemerintahan Daerah tersebut adalah cacat hukum dan harus dinyatakan tidak. makna pemerintahan daerah

01. KOMPAS. H. Prasyarat Aparatur. Negara kesatuan tersebut tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik”. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Adapun penjelasan dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut: Meningkatkan pelayanan umum. Hubungan Struktural Pemerintah Pusat dan Daerah. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintahan dapat. . 2. Dalam rumusan ini, memiliki sejuta makna dan harapan untuk bangsa Indonesia. Semboyan ini menjadi gambaran luas dari Indonesia. Bentuk Gambar/ Lambang: Perisai Bersudut Lima. rer. 20/10/2020 Mulyono Sri Hutomo. KOMPAS. Istilah tersebut sering dibahas, terutama yang berkaitan dengan jalannya roda pemerintahan suatu daerah. JAKARTA - Pemerintahan terus mengupayakan pembangunan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Anda sedang mencari informasi tentang naskah akademik RUU tentang hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah? Kunjungi situs BPHN dan unduh dokumen pdf yang berisi analisis mendalam tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan substansi RUU tersebut. makalah hukum pemerintahan daerah. Namun, pemerintah daerah juga berhak mengatur rumah tangga sendiri, dan membuat peraturan sendiri. Istilah ini mulai dikenal sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Sedangkan pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. 11/2002, dalam mengefektifkan laju dan gerak pembangunan mengusung visi "sebagai salah satu Kota Pelayanan Jasa Terbaik di Kawasan Indonesia Timur Indonesia", berpijak pada keinginan menjadikan Kota Palopo sebagai pusat pelayanan maka pemerintah menuangkannya dalam Strategi Kota 7. Sistem pemerintahan Indonesia tidak hanya meliputi makna sumpah pemuda dan juga presiden dan wakil presiden saja, namun juga meliputi pemerintahan pusat dan daerah. Kewenangan pemerintah daerah pada Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 1 12 dan 13. (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, peman-faatan sumber daya alam dan sumber. Apabila dilihat dalam bidang politik atau pemerintahan, birokrasi diartikan sebagai perwujudan aparat pemerintahan negara dalam melakukan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan lewat serangkaian tahapan yang telah ditentukan. 40 avg rating — 35 ratings — published 2000. Dalam otonomi daerah, beberapa jenis pelayanan umum diserahkan kepada pemerintah daerah, karena pemerintah daerah dianggap lebih memahami kebutuhan masyarakat di daerahnya dibanding pemerintah pusat. Baca juga: Peran Pemerintah Daerah dalam Otonomi Daerah. . Tujuan Otonomi Daerah – Halo Grameds, pasti kita sering mendengar istilah otonomi daerah. . (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan. Semarang 5 Malang, 65145, Indonesia 2Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, STKIP PGRI. Pengertian pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Pengertian Pemerintahan Daerah, Landasan Hukum, Susunan dan Wewenangnya. Sidang PPKI II merupakan kelanjutan dari Sidang PPKI tanggal 18. Tradisi revolusioner Kota. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip. Gubernur, wali kota, dan bupati sebagai wakil pemerintah pusat pada instansi vertikal di sebuah wilayah tertentu dan sebagai penanggung jawab dari urusan pemerintahan umum. Ketetapan MPR RI. Pengertian Pemerintahan Daerah Pemerintah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 1. Manfaat otonomi daerah yaitu memberikan hak kepada daerah otonom untuk. . Pasal 18. Pertama, istilah perintah adalah perkataan yg memiliki makna menyuruh buat melakukan sesuatu. Dari data yang dirilis BPS, jumlah penduduk di Jabar pada 2020 mencapai 49juta jiwa. July 2021. Pendelegasian kepada kepala daerah dilakukan karena kepala daerah adalah wakil dari pemerintah pusat. id - Pada awal kemerdekaan Indonesia, terjadi proses pembentukan departemen dan pemerintahan daerah. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), yang rumusannya sebagai berikut. Muchlis Hamdi, M. Berkedudukan sebagai kepala pemerintahan b. Istilah otonomi menurut Ateng syafrudin mempunyai maknaAkhirnya, pada 23 Juli 1903, pemerintah Kerajaan Belanda menetapkan Decentralisatie Wet 1903 atau UU Desentralisasi 1903. Makna hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara. Secara teoritis sentralisasi memiliki keunggulan antara lain. Capaian kinerja makro;. Pemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 2. Jadi, autonomia. Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia. Pelimpahan ataupun. Berdasarkan ketentuan tersebut daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Selanjutnya mengingat makna pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak hanya pada daerah kabupaten dan kota, namun juga pada daerah provinsi, maka SPM tentu juga harus dimaknai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota saja tetapi juga menjadi. JAKARTA - Makna Otonomi Daerah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. tang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Ta-hun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerinta-han Pusat dan Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah didesentralisasikan ke daerah. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah, dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Yuswanto, S. Pemerintahan Daerah. MAKNA LAMBANG DAERAH. 1. urusan pemerintahan atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah Prof. Otonomi daerah adalah hak yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan yang. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini kembali mengalami perubahan, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Desentralisasi merupakan sebuah penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah menurut Undang-Undang nomor 5,pada tahun 1974. UU No. Tindakan-tindakan pemerintah itu dialokasikan kepada anggota masyarakat sehingga bersifat mengikat. com - Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah menjadi sesuatu yang disakralkan pasca Reformasi 1998, banyaknya perdebatan seputar otonomi daerah sebagai manifestasi dari desentralisasi kekuasaan pemerintahan mendorong Pemerintah untuk secara sungguh‐sungguh merealisasikan konsep otonomi daerah secara jujur, penuh kerelaan dan konsekuen mengingat wacana. Dengan kalimat lain, pemerintah desa6 Riyaas Rasyid, Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan, 2002, Jakarta : PT. dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Hasil dari pelimpahan wewenang tersebut adalah. DKI Jakarta sarat akan sejarah dan menjadi saksi panjang perjalanan bangsa Indonesia. 5 Makna Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah. Rifandi, Z. 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah; 5) Undang-undang No. Peta negara-negara yang berbentuk kesatuan (berwarna biru). Desentralisasi akan di dpaat apabila kewenangan 110 Ibid. Penerapan otonomi daerah di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, mulai dari era kolonial Belanda hingga kini. Mutiara Sumber Widya. A. kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Pemerintah dalam konsep pemerintah pusat, yaitu pengguna kekuasaan negara pada tingkat pusat (tertinggi); pada umumnya dihadapkan pada konsep pemerintah daerah. sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya; 2. Negara kesatuan adalah negara. Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 menjelaskan bahwa “Presiden republik Indonesia. Demokrasi Parlementer dimulai pada tahun 1945-1959, tepatnya setelah Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi BUMD menjadi Perusahaan Umum Daerah dan Perseroan Daerah. Si. Mengutip dari. arti dan makna yang hakiki tentang konsep otonomi daerah itu sendiri, bahkan yang lebih menghawatirkan lagi banyak pemerintah daerah yang menekan dan bahkan. Sebelum membahas makna Pasal 18 ayat 2 UUD, ada baiknya Anda menyimak bunyi pasal-pasalnya terlebih dahulu, antara lain: 1. Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, 55 ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti, oleh karena itu pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. PEMERINTAHAN DAERAH I. Dalam Negara kesatuan seperti Indonesia, penyerahan wewenang dari pemerintah diserahkan kepada daerah otonom. Kekhususan/ ke Semarangan. “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut dasar hukum otonomi daerah” merupakan bunyi dari pasal 18 ayat 2 UUD 1945. Tak hanya sebagai simbol dan semboyan, makna Bhinneka Tunggal Ika sangat kuat. Otonomi Daerah: Arti, Maksud dan Tujuannya. NL Nadia L 14 Februari 2022 17:27 makna pemerintahan daerah 125 1 Jawaban terverifikasi Iklan MP M. Pemerintahan Daerah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), yang rumusannya. Sesanti " KOTA PATRIOT " artinya adalah semangat pengabdian dalam perjuangan. otonom setelah melaksanakan kebijakan otonomi daerah meliputi makna daerah itu telah secara nyata menjadi satuan masyarakat hukum, satuan unit ekonomi publik, satuan unit sosial. Adapun hakikat otonomi daerah yang berlaku di Indonesia pada masa kini, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang. Kata Kunci: Etika, Pemerintahan, Pelayanan Publik A. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), yang rumusannya sebagai berikut. Yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah. 4. Kemanfaatan mata kuliah pada pertemuan, mahasiswa lebih cakap dalam mendefinisikan makna pemerintahan daerah. 34-35 Pemerintahan Daerah), dan bahkan pada tahun 2014 ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kembali diganti dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan juga menempatkan otonomi daerah menjadi asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 1. DEMOKRASI. PEMERINTAH DAERAH. Makna Proklasi Kemerdekaan 1. Dairi TA. Baca juga: Level Pemerintahan Terendah di Indonesia. 31 tahun 2002 b. Unsur penyelenggara pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan seluruh perangkat daerah. Memiliki kekuasaan yang cukup luas. Sementara nomos berarti "aturan atau undang-undang". 1987. com - Pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah di daerah disebut otonomi daerah. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyediakan data Pemerintahan Daerah yang meliputi Pembangunan serta Keuangan Daerah. Kemudian sesuaikan penerapannya dan bentuknya di Indonesia, baik dalam pemerintahan daerah maupun struktur yang lain. 13, Buku. sendiri. 3. 1 Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 32 tahun 2004 pemerintah daerah juga memiliki kewajiban. JAKARTA - Makna Otonomi Daerah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beliau memaknai sebuah “Pemerintahan” ke dalam tiga (3) makna. Pola penyelenggaran pemerintahan daerah, yang terbangun dalam kebijakan otonomi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemerintah pusat adalah penguasa yang bertugas di pusat, melingkupi seluruh pemerintah daerah. Terdapat tiga asas pengertian daerah otonom yang tercantum dalam Undang-Undang No. Pada Orde Baru Hampir semua jajaran. Mutiara Sumber Widia, hal. Lembaga eksekutif adalah lembaga perbedaan Pemerintah dan Pemerintahan yang bertanggungjawab menyelenggarakan atau mengimplementasikan kebijakan atau hukum yang telah dibuat. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah otonom. Berikut Liputan6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang cenderung belum. Adapun pengertian otonomi daerah penting untuk diketahui agar masyarakat tahu bahwa setiap daerah mempunyai hak, kewenangan, dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus sendiri. com - Pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah di daerah disebut otonomi daerah. Berikut bunyi Pasal 18 UUD RI 1945. Pemerintah/pemerintah daerah tidak hanya menjadi tumpuan bagi semua upaya perbaikan kondisi bangsa, tapi juga sebagai lokomotif penggerak seluruh komponen bangsa dalam menangani semua masalah yang dihadapi bangsa ini. Makna dari tekad Pemerintah dan masyarakat Pacitan untuk menciptakan pemerintahan yang arif bijaksana serta mampu mengayomi dan mewujudkan masyarakat yang adil makmur, tata tentrem kerto raharjo di dalam wilayah yang dipenuhi bukit-bukit. 4 Asas-Asas Pemerintahan Daerah Menurut UU No 32 Tahun 2004 di Indonesia. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 18 ayat 1 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi atas daerah, provinsi, kabupaten/kota. Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai. Pengertian Pemerintahan Daerah Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan undang-undang) di suatu wilayah. Pemerintah pusat juga berwenang mengatur seluruh daerah. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut. Amandemen kedua UUD 1945 (tahun 2000) menghasilkan rumusan baru pasal pasal yang mengatur pemerintahan di daerah, yakni Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B. Secara garis besarnya ada tiga hal penting yang disuarakan buku ini. A. Makna Pemerintah Daerah dalam Otonomi Daerah. DASAR – Pancasila – Kekayaan Alam –. Pengertian Pemerintahan Daerah. makna pemerintahan daerah. Pada mulanya, konsep otonomi daerah muncul sebagai salah satu pembaharuan pola bernegara pasca reformasi, yakni perubahan dari sistem yang sentralistik ke model desentraliasi. BENTUK LAMBANG. Liputan6. dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Baru setelah reformasi 1998 kemudian otonomi daerah yang seluas luasnya diterapkan dengan harapan dapat lebih menjamin kreativitas, inovasi dan partisipasi masyarakat. Sementara segi atau sudut yang menonjol ke atas adalah Ketuhanan Yang. Pejabat setingkat meneteri adalag sekretaris negara, jaksa agung, serta sekretaris kabinet. Dalam makna sempit, otonomi memiliki arti mandiri sedangkan dalam makna luas memiliki arti berdaya atau mampu. Berikut pembahasannya. Pemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada Orde Baru Hampir semua jajaran. atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan 4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,Dari kacamata pemerintah nasional, pemerintah desa dipandang sebagai unit pemerintahan terendah yang menempati sebagian dari wilayah Negara. Menurut artikel jurnal Perubahan Kewenangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23. lapangan usahanya sesuai dengan makna Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1967 yang kemudian dijelmakan dalam. Perubahan kedua Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan antara lain bahwa “ Negara. 5, (Sumber Saparin, Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan. A. 2. " 2. UUD 1945 Negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang. Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat . Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah, dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Provinsi Jawa Barat (Jabar) memiliki 27 daerah. Semarang (ANTARA) - Desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. AngelVictoria. Forum ini akan membahas dua permasalahan yang terkait dengan konsep dasar pemerintahan daerah dan pemerintahan daerah di Indonesia. All. Liputan6. com - Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pertimbangan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah: bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa hubungan. Pasal 18. 40 avg rating — 35 ratings — published 2000. 14-16. Istilah good governance berasal dari dua kata yang diambil dari Bahasa Inggris, yaitu good dan governance. Pemberian informasi mengenai kinerja pegawai pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan cara untuk mengurangi informasi asimetrik di sektor. Selain itu, sejumlah kekuasaan yang mempunyai makna strategis bagi persatuan dan kesatuan bangsa tidak tercakup dalam otonomi daerah antara lain pertahanan dan keamanan,hubungan luar negeri, moneter, dan pemerintahan umum. Undang-undang N0. Di susun sebagai salah satu tugas mata kuliah Hukum Teori Lembaga Negara Nama :Jefri Maulana Akbar NPM : 110120120062 Konsentrasi : Hukum Tata Negara Program Magister Ilmu hukum Universitas padjajaran Bandung 2012/1434 H BAB I PENDAHULUAN A. 12. Ucapan Selamat Hari Batik Nasional. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya otonomi daerah dan peraturannya inilah yang menimbulkan adanya hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah. 2.